Oleh Dr. Ayi Sobarna, M.Pd (Ketua Prodi PAUD FTK Unisba)
BELAKANGAN, publik di Jawa Barat dan berbagai provinsi lain ramai membahas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang sekolah mengadakan study tour. Kebijakan ini menuai reaksi beragam: ada yang mendukung penuh, ada pula yang mempertanyakan—benarkah larangan ini solusi terbaik? Apakah Gubernur Dedi benar-benar menolak konsep study tour?
Jika menelusuri alasannya, larangan ini lahir dari niat melindungi siswa. Sang gubernur ingin menghindarkan anak-anak dari “study tour rasa liburan” yang lebih sarat konsumsi dibanding edukasi. Kegiatan ini, dalam praktiknya, kerap membebani keuangan orang tua, memunculkan bisnis yang kurang sehat, dan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan siswa.
Namun, melarang seluruh bentuk study tour seperti menebang pohon hanya karena ada beberapa dahan yang rusak. Tidak semua study tour buruk. Dilaksanakan dengan tepat, kegiatan ini mampu mengasah keterampilan sosial, memperluas wawasan, serta menanamkan nilai kebangsaan secara kontekstual.
Masalah sebenarnya terletak pada bergesernya makna study tour menjadi rekreasi mahal tanpa tujuan pendidikan yang jelas. Kunjungan ke pusat perbelanjaan, wisata luar kota, atau menginap di hotel mewah kerap menggantikan pembelajaran berbasis pengalaman. Akibatnya, manfaat edukatif hilang, sementara jurang ekonomi antar siswa semakin lebar.
Padahal, dulu study tour identik dengan kunjungan sederhana namun berkesan: ke museum, pabrik tahu, peternakan, atau sanggar seni. Siswa bisa melihat langsung proses dan merasakan pembelajaran yang nyata. Kini, substansi itu sering tersisih, digantikan momen berfoto dan konsumsi.
Solusinya bukan melarang habis-habisan, melainkan menata ulang. Pemerintah bisa menyusun panduan baku berisi pilihan destinasi edukatif, biaya terjangkau, tujuan pembelajaran yang jelas, serta alternatif kegiatan bagi siswa yang tak dapat ikut. Edukasi kepada kepala sekolah dan guru tentang cara merancang study tour bermakna juga menjadi kunci.
Bayangkan jika study tour diarahkan ke pusat teknologi lokal, dialog dengan petani organik, atau praktik membuat kerajinan khas daerah. Di era Kurikulum Merdeka, ini bisa menjadi bentuk nyata pembelajaran berbasis proyek yang relevan dan membumi.
Seperti pisau, study tour bisa menjadi alat bermanfaat atau sebaliknya, tergantung siapa yang menggunakannya dan bagaimana caranya. Ada contoh inspiratif dari seorang guru di pedesaan Jawa Barat yang mengajak siswanya ke kebun kelor milik warga. Dengan biaya tak lebih dari Rp20 ribu per anak, mereka belajar mengenali tanaman, mengolah hasil panen, dan membuat minuman herbal sederhana. Tanpa bus pariwisata atau hotel berbintang, siswa pulang dengan pengetahuan baru dan semangat belajar yang membara.
Apakah wajar kegiatan seperti ini ikut dihapus hanya karena praktik buruk di tempat lain?
Tiga Langkah Pembenahan Study Tour
-
Tetapkan standar edukatif yang jelas. Susun daftar rekomendasi destinasi, dari UMKM lokal, pesantren produktif, lembaga riset, hingga situs sejarah.
-
Berikan kebebasan kreatif pada sekolah. Tidak semua kegiatan harus ke luar kota. Kegiatan sederhana di sekitar lingkungan pun bisa meninggalkan kesan mendalam.
-
Bangun pengawasan transparan. Libatkan komite sekolah dan orang tua agar terhindar dari pungutan liar dan manipulasi.
Jika dikelola dengan baik, study tour menyimpan manfaat luar biasa:
-
Pembelajaran kontekstual. Melihat langsung proses di museum, kebun raya, atau industri kecil membuat teori menjadi hidup.
-
Memperluas wawasan dan empati. Paparan pada budaya dan lingkungan baru menumbuhkan toleransi.
-
Meningkatkan motivasi belajar. Pengalaman nyata memicu rasa ingin tahu.
-
Melatih kemandirian dan tanggung jawab. Siswa belajar mengatur diri dan kelompok.
-
Menginspirasi cita-cita. Mengenal dunia kerja secara langsung dapat membentuk orientasi masa depan.
Apakah Gubernur Dedi anti study tour? Mungkin sebagian menilainya demikian. Namun, jika ditelaah, ia tidak menolak pembelajaran luar kelas, melainkan ingin menertibkan praktiknya agar tidak terjebak dalam komersialisasi.
Larangan total mungkin tidak sebijak menata ulang. Seperti petani yang membersihkan gulma di sawah, yang dihilangkan adalah rumput liarnya, bukan padi yang sedang tumbuh. Sejarah mencatat, Gubernur Dedi pernah mengubah kebijakannya ketika melihat dampak negatif yang tak diinginkan, seperti kasus penghentian operasional Bandara Husein Sastranegara.
Maka, besar kemungkinan ia akan mempertimbangkan ulang larangan ini jika ada masukan konstruktif dari para pendidik, orang tua, dan pihak terkait.
Sudah saatnya perdebatan tidak berhenti pada “boleh atau tidak,” tetapi bergeser ke “bagaimana membuat study tour kembali membumi, mendidik, dan membekas di hati siswa.” Sebab pendidikan sejati tak hanya lahir di ruang kelas, tapi juga di jalanan desa, di tengah sawah, di pabrik kecil, di museum, dan di dunia nyata yang menunggu untuk dieksplorasi.**
