MEDIA-KAMPUIS.COM (NMN) — Anggota DPR RI sekaligus anggota MPR RI Dr. Atalia Praratya, S.I.P., M.I.Kom. mengajak mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba) menjadikan Empat Pilar MPR RI sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Pesan tersebut disampaikan Atalia saat menjadi keynote speaker dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Auditorium Gedung Dekanat Unisba, Senin, 28 September 2026. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Dr. Muhammad E. Fuady, S.Sos., M.Si., pengamat komunikasi politik Fikom Unisba, sebagai narasumber. Pemberitaan mengenai kegiatan yang sama mencatat bahwa Atalia mendorong mahasiswa komunikasi menjadikan nilai kebangsaan sebagai landasan dalam aktivitas komunikasi, khususnya di tengah perkembangan media digital.
Kegiatan dibuka Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Unisba Dr. Asnita Frida B. R. Sebayang. Hadir pula Dekan Fikom Unisba Dr. Rini Rinawati, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Santi Indra Astuti, Ph.D., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, Umum dan Keuangan Dr. Muthiah Umar, serta Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kerjasama Prof. Dr. Dedeh Fardiah.
Peserta berasal dari organisasi kemahasiswaan Unisba dan Fikom, serta mahasiswa dari berbagai angkatan.
Dalam paparannya, Atalia menyoroti keberagaman Indonesia sebagai kekuatan yang perlu terus dipelihara. Perbedaan suku, agama, budaya, pandangan, hingga pilihan politik merupakan bagian dari realitas masyarakat Indonesia.
Namun, menurut Atalia, keberagaman dapat menjadi kerentanan apabila perbedaan tidak dikelola secara baik. Polarisasi dapat berkembang ketika perbedaan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, tetapi berubah menjadi pembelahan yang membuat kelompok masyarakat saling berhadapan dan kehilangan ruang dialog.
Untuk memudahkan mahasiswa memahami Empat Pilar, Atalia menggunakan analogi perjalanan.
Pancasila dianalogikan sebagai kompas nilai, UUD NRI Tahun 1945 sebagai rambu perjalanan, NKRI sebagai kendaraan utama, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan para penumpang yang memiliki latar belakang berbeda, tetapi tetap bergerak menuju tujuan bersama.
Melalui analogi tersebut, Atalia menegaskan bahwa Empat Pilar bukan sekadar konsep formal yang dihafalkan, melainkan nilai yang perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Gen Z dan Tantangan Ruang Digital
Perhatian Atalia juga tertuju pada generasi Z yang tumbuh dalam ekosistem digital. Mahasiswa, menurutnya, tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi.
Mereka sekaligus menjadi produsen pesan, pembentuk opini, dan bagian dari arus komunikasi publik.
Karena itu, kemampuan menggunakan media digital perlu disertai kecakapan memilah informasi, menghargai perbedaan, serta membangun komunikasi yang dapat memperkuat harmoni di tengah keberagaman.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemberitaan mengenai kegiatan Atalia di Fikom Unisba yang menempatkan mahasiswa komunikasi sebagai kelompok strategis dalam membangun budaya komunikasi yang sehat di tengah derasnya arus informasi digital.
“Langkah kecil kita hari ini adalah dampak besar bagi Indonesia di masa depan,” kata Atalia.
Sementara itu, Dr. Muhammad E. Fuady membawa diskusi pada perjalanan historis lahirnya Pancasila.
Menurut Fuady, Pancasila justru lahir di tengah perbedaan pandangan para pendiri bangsa. Proses Panitia Sembilan, Piagam Jakarta, hingga lahirnya rumusan final Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan tidak dihilangkan, tetapi dikelola melalui komunikasi, negosiasi, kompromi, dan konsensus.
“Pancasila tidak lahir karena para pendiri bangsa tidak berbeda. Pancasila lahir karena mereka mampu mengelola perbedaan,” kata Fuady.
Menurutnya, pengalaman historis tersebut relevan dengan kehidupan masyarakat digital saat ini. Perbedaan pandangan politik, identitas, maupun sumber informasi dapat dengan mudah memunculkan keterbelahan di ruang digital.
Media sosial dan algoritma juga memungkinkan seseorang lebih sering berhadapan dengan informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Pada saat bersamaan, pandangan berbeda dapat semakin mudah dipersepsikan sebagai ancaman.
Karena itu, Fuady menilai nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu dimaknai secara kontekstual sesuai perkembangan zaman.
“Dulu kita belajar Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup dengan tetangga yang berbeda. Hari ini kita juga harus belajar Bhinneka Tunggal Ika untuk hidup dengan timeline yang berbeda,” ujarnya.
Dari Hafalan Menuju Praktik
Fuady menegaskan bahwa pembumian Pancasila tidak cukup diukur dari kemampuan seseorang menghafal lima sila.
Nilai Pancasila, menurutnya, tercermin dari bagaimana seseorang memperlakukan orang yang berbeda, merespons perbedaan pendapat, menjaga ruang publik, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Karena itu, sosialisasi Empat Pilar perlu bergerak dari hafalan menuju pemahaman, dari komunikasi satu arah menuju dialog, dan dari slogan menuju praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyoroti pentingnya keteladanan penyelenggara negara. Nilai keadilan, musyawarah, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan akan memiliki makna lebih kuat apabila tercermin dalam kebijakan, sikap, serta perilaku penyelenggara negara.
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali relevansi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan persoalan kehidupan masyarakat saat ini.
Bagi mahasiswa Fikom, isu tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan dunia komunikasi. Arus informasi digital, pembentukan opini publik, polarisasi, dan perbedaan perspektif menjadi bagian dari dinamika ruang komunikasi yang mereka hadapi.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula para ketua program studi di lingkungan Fikom Unisba, yakni Dr. Tresna Wiwitan, Prof. Dr. Ike Junita Triwardhani, dan Prof. Dr. Neni Yulianita.
Selain sosialisasi, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara Fikom Unisba, program studi, dan DPR RI. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat relasi kelembagaan sekaligus membuka peluang kolaborasi pada masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami Empat Pilar sebagai pengetahuan kebangsaan, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan persoalan aktual seperti polarisasi, perkembangan teknologi informasi, serta tantangan membangun kehidupan bersama di tengah masyarakat yang beragam.(askur/nmn)***
