MEDIA-KAMPUS.COM – Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (FH Unisba) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Kamis (15/1) di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unisba, Prof. Dr. H. Nandang Sambas, S.H., M.H., dengan tujuan menjajaki peluang kerja sama kelembagaan antara perguruan tinggi dan lembaga legislatif, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam penguatan kapasitas institusi dan pengembangan sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh H. M. Sidkon Djampi, S.H., M.M., Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Unisba.
Dalam kesempatan tersebut, FH Unisba hadir bersama jajaran pimpinan dan pengelola program studi. Turut mendampingi antara lain Wakil Dekan II FH Unisba Jejen Hendar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Dr. Arif Firmansyah, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Diana Wiyanti, S.H., M.H., serta Agung Pratama, S.Pd. selaku staf Program Studi Magister Ilmu Hukum. Hadir pula perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai undangan terkait.
Audiensi tersebut membahas sejumlah potensi kerja sama strategis, antara lain peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD, serta pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan lanjutan pada jenjang magister dan doktor di FH Unisba.
Selain itu, diskusi juga menyoroti peluang penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan SDM, seperti pelatihan, seminar, serta kajian hukum yang melibatkan dosen dan akademisi Fakultas Hukum Unisba.
Agenda penting lainnya mencakup rencana pelaksanaan program magang mahasiswa FH Unisba di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak hanya itu, kedua belah pihak juga membuka ruang kolaborasi riset dan kajian hukum guna mendukung fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran DPRD, termasuk dalam perumusan kebijakan hukum daerah.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka, dialogis, dan konstruktif. Seluruh pihak menyambut positif rencana kerja sama tersebut dan sepakat bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hukum serta tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai langkah lanjutan, direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FH Unisba, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan kerja sama yang berkelanjutan.
Kegiatan audiensi ini menjadi fondasi awal dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara dunia akademik dan pemerintahan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan Jawa Barat yang berkeadaban, berkeadilan, dan memiliki kesadaran hukum yang kuat melalui sinergi akademisi, legislatif, dan eksekutif. (askur/png)
