SEBAGAI mahasiswa, kami tumbuh di tengah narasi besar tentang ”Indonesia Emas 2045”. Negara berjanji akan memanen bonus demografi di mana usia produktif akan menjadi motor penggerak ekonomi. Salah satu program yang diandalkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Niatnya mulia: memastikan tidak ada anak Indonesia yang belajar dengan perut lapar. Namun dalam kacamata Ekonomi Pembangunan, muncul pertanyaan reflektif: apakah kita sedang membangun manusia atau sekadar membiayai konsumsi?
Logika ”No Free Lunch”
Dalam ekonomi, kita mengenal no free lunch—tidak ada yang benar-benar gratis. Anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp.757,8 triliun memang terlihat fantastis. Namun, fakta bahwa hampir separuhnya (sekitar 335 triliun rupiah) dialokasikan untuk MBG menunjukkan pergeseran prioritas yang ekstrem dari pemerintah.
Ketika anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki gedung sekolah yang ambruk, meningkatkan kesejahteraan guru atau mendanai penelitian inovatif justru terserap ke meja makan, terlihat ada ruang kebijakan yang menyempit. Investasi pada modal manusia (human capital) bukan sekadar kecukupan kalori, melainkan soal kualitas kognitif yang sehat secara fisik tetapi gagap dalam persaingan global. Bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi, jika jutaan pemuda kita hanya kuat secara fisik tetapi tidak memiliki daya saing digital dan literasi yang dibutuhkan industri masa depan.
Investasi pendidikan bersifat long term return. Dampaknya tidak mungkin terlihat secepat rasa kenyang setelah makan, namun hasilnya adalah peningkatan produktivitas nasional. Jika anggaran pendidikan tergerus untuk program konsumsi jangka pendek, kami khawatir Indonesia akan terjebak dalam middle income trap karena negara gagal menciptakan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif.
Solusi: Integrasi, Bukan Substitusi
Kritik kami sebagai mahasiswa bukan menolak pemberian gizi. Kami menawarkan perspektif agar kebijakan ini lebih tepat sasaran: 1) Reposisi anggaran: MBG seharusnya masuk ke dalam pos kesehatan preventif atau jaring pengaman sosial, sehingga tidak memakan anggaran peningkatan mutu akademik; 2) Fokus Lokasi: Fokuskan anggaran pada wilayah dengan kejadian stunting kronis dan keluarga miskin ekstrem, bukan dipukul rata secara nasional yang berisiko tidak efisien; 3) Keseimbangan investasi: Negara harus memastikan perut anak Indonesia terisi, tetapi pikiran mereka juga harus penuh ilmu pengetahuan yang relevan dengan kemajuan zaman.
Membangun manusia Indonesia tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Gizi dan pendidikan adalah dua sisi koin yang sama. Gizi bukan pengganti pendidikan. Gizi dan pendidikan harus bersamaan. Menjadikan anggaran pendidikan sebagai kantong utama program makan gratis adalah pilihan yang berisiko. Kami tidak ingin di tahun 2045, Indonesia memiliki barisan pemuda yang gagah secara fisik, namun hanya menjadi penonton di negeri sendiri karena kalah bersaing dalam kualitas pikir. Jangan sampai bonus demografi habis di ujung piring sebelum sempat sampai ke ruang kelas.***
