MEDIA-KAMPUS.COM (NMN) – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung melalui Bidang Pembangunan dan Pengembangan Daerah (PPD) bersama Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menggelar Diskusi Publik bertema “Menavigasi Ulang Kemerdekaan dari Kota Bandung: Tinjauan Kritis terhadap Indeks Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Bandung” di Graha HMI Bandung, Rabu (19/8/2026).
Diskusi menghadirkan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, serta akademisi sekaligus Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan, Tino Rila Sebayang. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan Kota Bandung dari sudut pandang ekonomi, kebijakan publik, ketimpangan kewilayahan, hingga relasi antara pembangunan dan kekuasaan.
Forum ini diselenggarakan berdasarkan hasil kajian bersama Bidang PPD dan Litbang HMI Cabang Bandung bertajuk “Capaian Tinggi, Masalah Tak Kunjung Selesai: Membongkar Kinerja Kemiskinan, Ketimpangan, dan Ketenagakerjaan Kota Bandung 2025” yang disusun Ketua Bidang Litbang HMI Cabang Bandung 2026–2027, Teungku Muhammad Ja’far. Kajian tersebut menilai bahwa capaian pembangunan Kota Bandung memang menunjukkan indikator positif, namun masih menyimpan persoalan mendasar terkait kemiskinan, ketimpangan, dan kualitas kesempatan kerja.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjamin Pemerataan
Dalam paparannya, Bhima Yudhistira menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga, bukan sekadar menghasilkan angka-angka makro yang terlihat positif.
“Jika hanya melihat data pertumbuhan ekonomi, Bandung mungkin tampak baik-baik saja. Namun pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan apakah kelompok masyarakat bawah ikut merasakan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Bhima juga mengingatkan bahwa penurunan angka pengangguran belum tentu menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang sehat apabila pekerjaan yang tersedia masih didominasi sektor informal dengan penghasilan rendah serta minim perlindungan sosial.
Hal itu sejalan dengan hasil kajian HMI yang mencatat bahwa sepanjang 2025 jumlah penduduk bekerja bertambah sekitar 21,2 ribu orang, tetapi jumlah pekerja formal justru menurun sekitar 3,1 ribu orang. Proporsi tenaga kerja formal hanya mencapai 55,36 persen, lebih rendah dari target 56,54 persen, sementara cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan juga turun dari 68,30 persen menjadi 62,60 persen.
Dalam sesi berikutnya, Tino Rila Sebayang mengulas pembangunan Kota Bandung dari perspektif politik. Menurutnya, arah pembangunan tidak pernah terlepas dari keputusan politik mengenai wilayah yang diprioritaskan serta kelompok masyarakat yang memperoleh akses lebih besar terhadap sumber daya pembangunan.
Ia menyoroti masih kuatnya pembagian Bandung Utara dan Bandung Selatan yang tidak hanya dipahami sebagai batas geografis, tetapi juga membentuk persepsi mengenai pusat dan pinggiran pembangunan.
Menurut Tino, pembelahan tersebut perlu dikaji secara kritis karena berpengaruh terhadap distribusi pelayanan publik, kesempatan ekonomi, hingga relasi kekuasaan di tingkat kota.
Ia bahkan menyebut masih terdapat jejak “nomenklatur penjajahan” dalam cara masyarakat memandang ruang Kota Bandung apabila pembagian wilayah tersebut terus memperkuat kesenjangan pembangunan.
Kajian HMI Temukan Sejumlah Persoalan Strategis
Wakil Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Bandung 2026–2027, Muhammad Rafid Wafi, menjelaskan bahwa penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara capaian indikator pembangunan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan menjadi satu-satunya indikator makro yang belum memenuhi target pada 2025. Selain itu, Gini Ratio sebesar 0,420 masih berada di atas angka 0,40, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan relatif tinggi.
Menurut Rafid, HMI tidak menafikan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai Kota Bandung. Namun, indikator keberhasilan tersebut perlu diuji lebih mendalam agar benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kajian HMI juga mengidentifikasi lima persoalan utama, yakni belum sinkronnya prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran, lemahnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sistem pengukuran kinerja yang belum optimal, instrumen kebijakan yang belum sesuai dengan karakteristik Kota Bandung, serta belum dijadikannya kualitas belanja sebagai bagian dari akuntabilitas pembangunan daerah.
Melalui diskusi tersebut, HMI Cabang Bandung mengajak seluruh pihak memaknai kembali kemerdekaan dalam konteks pembangunan perkotaan. Bagi HMI, kemerdekaan bukan hanya tercermin dari tercapainya target pembangunan pemerintah, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, menikmati pelayanan publik yang berkualitas, memiliki akses ekonomi yang setara, serta terbebas dari ketimpangan struktural.
Karena itu, pembangunan Kota Bandung dinilai perlu lebih berorientasi pada pemerataan manfaat, bukan semata mengejar pertumbuhan ekonomi.
Diskusi juga menegaskan pentingnya mengubah paradigma evaluasi pembangunan dari sekadar output menjadi outcome. Keberhasilan sebuah program harus diukur berdasarkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran, jumlah peserta, atau tingginya serapan belanja.
Rekomendasi HMI mencakup penyusunan indikator outcome untuk program pembangunan kewilayahan serta evaluasi terhadap efektivitas berbagai program, termasuk pelatihan kewirausahaan melalui pemantauan kondisi peserta setelah program selesai.
Melalui forum tersebut, HMI Cabang Bandung berharap pembangunan Kota Bandung tidak lagi terjebak pada capaian statistik semata, melainkan benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga. Diskusi ini juga menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, ekonom, pemerintah, dan gerakan mahasiswa dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masa depan Kota Bandung. (askur/nmn)***
