MEDIA-KAMPUS.COM (NMN) – Universitas Islam Bandung (Unisba) memperkuat komitmennya dalam mengembangkan kekayaan intelektual (KI) agar tidak berhenti pada tahap pencatatan dan perlindungan hukum. Bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, Unisba mendorong berbagai karya sivitas akademika untuk dikembangkan, dimanfaatkan, hingga memiliki nilai ekonomi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Konsultasi Teknis Optimalisasi Layanan Pasca Pencatatan Hak Cipta yang digelar di Unisba, Jumat (28/8/2026). Mengusung tema “Karya Terlindungi, Ekonomi Mandiri: Optimalisasi Komersialisasi Produk Hak Cipta dan Hak Terkait”, kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unisba.
Ketua LPPM Unisba, Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum., mengatakan Unisba melalui Pusat Pengembangan dan Pelayanan Kekayaan Intelektual (P2KI) terus memberikan pendampingan kepada dosen dan mahasiswa, baik dalam aspek perlindungan maupun pemanfaatan kekayaan intelektual.
Menurut Neni, kesadaran dosen Unisba untuk mencatatkan karya intelektual, terutama hak cipta, menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia menekankan pentingnya seluruh proses pencatatan dilakukan secara terkoordinasi melalui P2KI Unisba sehingga setiap karya dapat terdokumentasi sebagai luaran resmi institusi.
“Minat dosen Unisba untuk mencatatkan KI, khususnya hak cipta, terus meningkat. Namun, kami berharap proses pencatatan tetap dikoordinasikan melalui Pusat P2KI Unisba agar karya tersebut dapat terdata sebagai luaran resmi institusi,” ujarnya.
Upaya penguatan budaya KI juga diterapkan di lingkungan Fakultas Hukum Unisba. Mahasiswa program Magister dan Doktor diwajibkan mencatatkan hak cipta sebagai salah satu persyaratan kelulusan. Kebijakan tersebut membuat lulusan tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat hak cipta atas karya yang dihasilkan selama proses akademik.
Neni menegaskan bahwa pencatatan dan perlindungan hukum hanyalah tahap awal dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Setelah mendapatkan perlindungan, karya perlu memasuki tahap hilirisasi dan komersialisasi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pencipta, institusi, maupun masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Ery Kurniawan, S.H., M.H. Ia menilai sertifikat hak cipta bukanlah akhir dari proses pengelolaan KI.
“Setelah karya dilindungi, pekerjaan penting berikutnya adalah bagaimana karya tersebut dikelola, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikolaborasikan hingga memberikan nilai ekonomi,” ujarnya.
Ery menyebut perguruan tinggi merupakan salah satu sumber strategis dalam menghasilkan kekayaan intelektual. Karena itu, pengelolaan KI di lingkungan kampus perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Tidak hanya memastikan karya telah tercatat, tetapi juga harus jelas mengenai kepemilikan serta mekanisme pengelolaan hak atas karya tersebut.
“Perguruan tinggi tidak hanya perlu menjawab apakah aset sudah didaftarkan, tetapi juga siapa pemiliknya dan bagaimana hak atas karya tersebut dikelola,” katanya.
Ia juga melihat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai karya kreatif dan inovatif. Bidang tersebut antara lain fashion, kriya, desain, kuliner, seni, hingga teknologi.
Potensi kreatif tersebut, menurut Ery, perlu dibarengi dengan perlindungan hukum dan strategi pengembangan yang tepat. Dengan demikian, karya yang dihasilkan tidak hanya memiliki status terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat berkembang menjadi aset produktif yang memberikan nilai ekonomi.
Ery berharap sinergi antara DJKI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, sektor industri, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual sekaligus mendorong lahirnya ekosistem KI yang produktif.
Kegiatan konsultasi teknis tersebut diikuti sekitar 60 peserta yang berasal dari sivitas akademika Unisba dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.
Sejumlah narasumber turut hadir, yakni Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Unisba, serta Christ Andrey Imanuel Napitupulu, S.Sos., M.Si., Ketua Tim Kerja Pasca Hak Cipta dan Desain Industri DJKI. Kegiatan tersebut dimoderatori Dr. Muhammad Ilman Abidin, S.H., M.H., Kepala Pusat P2KI LPPM Unisba. (askur/nmn)***
