Oleh: Muhammad Liyauddin (Mahasiswa Fikom Unisba)
FENOMENA pesantren dan feodalisme kerap menjadi perbincangan publik, terutama ketika potongan-potongan aktivitasnya viral di media sosial. Tidak jarang lembaga ini dituduh sebagai ruang yang mempertahankan feodalisme, hierarkis, kaku, otoritas kiai, dan pembatasan kebebasan. Namun pelabelan tersebut sesungguhnya terlalu menyederhanakan realitas yang jauh lebih kompleks. Untuk memahami pesantren secara adil, perspektif santri dan non-santri perlu ditempatkan dalam dialog yang setara.
Bagi sebagian pihak di luar pesantren, struktur kepemimpinan yang terpusat pada kiai dianggap sebagai bentuk ketundukan tanpa kritik. Namun bagi banyak santri, relasi tersebut bukan semata hubungan kuasa, melainkan ikatan keilmuan dan spiritual yang dibangun melalui adab, keteladanan, dan proses pembentukan karakter. Di tengah gaya hidup modern yang serba individualistis, pesantren justru menjadi ruang yang menawarkan kebersamaan, solidaritas, serta ketahanan mental yang teruji.
Tentu, kritik terhadap praktik feodalisme di pesantren tidak boleh diabaikan. Ada kasus-kasus yang menyingkap sisi problematis, seperti kepatuhan yang tidak disertai nalar kritis, eksploitasi tenaga santri, hingga minimnya inovasi pendidikan di sebagian lembaga. Tuduhan bahwa pesantren melanggengkan pola pikir tertutup memang muncul dari pengalaman dan observasi yang tidak bisa serta-merta dibantah. Tetapi menggeneralisasikan seluruh pesantren melalui kasus-kasus tersebut juga tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya.
Di banyak tempat, pesantren justru menjadi pusat pembaruan sosial. Santri terlibat dalam kewirausahaan, literasi digital, gerakan lingkungan, serta berbagai aktivitas kemanusiaan. Integrasi teknologi dan kurikulum modern membuat banyak pesantren melakukan adaptasi tanpa meninggalkan nilai spiritualnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa pesantren bukan lembaga statis, melainkan institusi yang terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman.
Era digital juga membawa perubahan dalam cara publik memandang pesantren. Diskusi antara santri dan non-santri terbuka lebih luas, menciptakan ruang kritik sekaligus ruang klarifikasi. Non-santri melihat urgensi reformasi agar pesantren lebih transparan dan akuntabel. Santri, di sisi lain, merasakan perubahan internal yang membuat lingkungan belajarnya lebih setara dan inklusif, tanpa menghilangkan tradisi penghormatan.
Dengan demikian, menilai pesantren semata sebagai lembaga feodal mengabaikan dinamika besar yang terjadi di dalamnya. Perspektif yang lebih seimbang adalah melihat pesantren sebagai wadah pembentukan generasi yang berintegritas, sambil tetap mengakui perlunya reformasi di beberapa aspek. Selama pesantren membuka ruang partisipasi santri, meningkatkan tata kelola, dan memperkuat literasi kritis, lembaga ini memiliki peluang besar menjadi model pendidikan alternatif yang relevan bagi masa depan.
Pada akhirnya, wacana feodalisme hanyalah satu sudut pandang dalam memahami pesantren. Yang lebih penting adalah bagaimana pesantren berperan membantu anak muda membangun karakter, membaca nilai-nilai tradisi, dan menemukan jati diri di tengah perubahan sosial yang cepat. Itulah realitas yang tidak bisa dirangkum hanya melalui label tunggal.**
