MEDIA-KAMPUS.COM (NMN) – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Bandung (Unisba), Dr. Rabiatul Adwiyah, S.E., M.Si., turut mengambil peran dalam pembahasan strategi pengelolaan infrastruktur nasional. Ia dipercaya menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strategi dan Optimalisasi Kepengusahaan Aset Prasarana Perkeretaapian” yang digelar di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
FGD tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan akademisi, unsur pemerintah, dan praktisi industri untuk merumuskan langkah optimal dalam pengelolaan aset prasarana perkeretaapian. Sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan kelembagaan dan regulasi hingga pengembangan pola kerja sama serta pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Rabiatul Adwiyah membawakan materi berjudul “Model Kelembagaan dan Skema Kerja Sama Pusat, Daerah, dan Swasta dalam Rangka Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Perkeretaapian yang Berkelanjutan.”
Dalam pemaparannya, ia menyoroti perlunya model kelembagaan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset prasarana perkeretaapian. Menurutnya, pengelolaan aset infrastruktur harus memiliki orientasi yang lebih luas, tidak sebatas memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembiayaan, efektivitas kelembagaan, serta terciptanya nilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan FGD dipimpin oleh Ir. Dadi Rusdiana, S.T., M.T., yang bertindak sebagai Team Leader/Ketua Tim Penyusun sekaligus dosen Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB). Dalam kapasitasnya tersebut, Dadi Rusdiana mengoordinasikan tim penyusun dan memandu pembahasan berbagai aspek strategis terkait kajian kepengusahaan aset prasarana perkeretaapian.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari berbagai institusi dengan keahlian yang saling melengkapi.
David Adhitya Wicaksono, VP of Property Planning and Business Development I PT Kereta Api Indonesia (Persero), memaparkan peta jalan (roadmap) pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan komersialisasi stasiun. Materinya mencakup berbagai praktik yang telah diterapkan, hasil yang dicapai, serta tantangan dalam pelaksanaannya.
Dari perspektif pengelolaan kekayaan negara, Emerenciana Nyantyasninggih, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, menjelaskan status hukum aset serta instrumen pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pada prasarana perkeretaapian.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bandung, Dr. H. Anton Sunarwibowo, S.T., M.T., mengulas kepentingan dan tantangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset perkeretaapian. Pembahasannya meliputi aspek tata ruang, keterpaduan antarmoda transportasi, hingga pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi lokal.
Aspek regulasi turut menjadi perhatian melalui pemaparan Ulfa Syarifah, S.H. Ia menjelaskan kerangka aturan kepengusahaan prasarana perkeretaapian, termasuk rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dan rancangan Peraturan Direktur Jenderal.
Berbagai sudut pandang yang disampaikan para narasumber memberikan landasan komprehensif untuk merumuskan strategi pengelolaan aset prasarana perkeretaapian yang lebih produktif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan perguruan tinggi menjadi faktor penting untuk mengembangkan pembiayaan kreatif (creative financing) sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset infrastruktur.
Setelah pemaparan materi, kegiatan berlanjut dengan diskusi panel, tanya jawab, serta pembahasan lima isu kunci. Rangkaian agenda tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pengembangan kepengusahaan prasarana perkeretaapian.
Keterlibatan Rabiatul Adwiyah dalam forum tersebut sekaligus memperlihatkan kontribusi akademisi FEB Unisba dalam memberikan perspektif keilmuan, khususnya di bidang manajemen dan ekonomi, terhadap berbagai persoalan strategis pembangunan nasional.
Kolaborasi antara akademisi dari berbagai perguruan tinggi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan semakin memperkuat hubungan dunia pendidikan, sektor publik, dan dunia usaha. Melalui sinergi tersebut, berbagai gagasan dan rekomendasi kebijakan diharapkan tidak hanya memiliki landasan akademis yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
FEB Unisba melalui keterlibatan akademisinya terus mendorong kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan publik, penguatan tata kelola, serta pengoptimalan potensi ekonomi melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. (askur/nmn)***


